About Me

My photo
Hidup tak akan berarti kalau bukan diri sendiri yang membuatnya berarti

Saturday, January 3, 2015

IMPLIKASI PERKEMBANGAN EKSPOSUR UTANG LUAR NEGERI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA



Indonesia, sebagai negara berkembang, kini sudah mulai meninggalkan konsep pemerintah ke konsep swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Peningkatan peran swasta berupa ekspansi usaha sangatlah membutuhkan pendanaan yang cukup besar, tetapi pinjaman domestik tidaklah cukup untuk memenuhi permintaan pendanaan swasta domestik dan pihak luar memiliki sumber pinjaman yang melimpah. Oleh karena itu, pihak swasta di Indonesia meminjam dana dari luar untuk ekspansi usahanya tersebut sehingga utang luar negeri swasta tersebut meningkat. Terlihat pada tahun 2009, utang luar negri swasta di Indonesia sebesar USD 73.606 juta dan pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai pada awal tahun 2014, utang luar negeri swasta di Indonesia menjadi sebesar USD 141.352 juta. Tingginya utang luar negeri swasta ini membuat pemerintah dan para pengamat ekonomi cemas dengan keadaan perekonomian Indonesia, pasalnya utang merupakan objek yang sangat rentan terhadap resiko dan berdampak pada perekonomian Indonesia atau dengan kata lain eksposur.
Dalam jangka panjang, ULN swasta dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi Indonesia. Defisit current account (CA) di sektor swasta menyebabkan utang eksternal swasta meningkat karena swasta membutuhkan dana untuk menutup defisit tersebut. Hal tersebut membuat foreign exchange reserve (FER) swasta menurun dan untuk meningkatkan FER maka swasta membeli dollar ke pasar uang menggunakan rupiah. Hal ini akan membuat nilai tukar rupiah jatuh dan mengalami depresiasi rupiah. Terlebih lagi depresiasi ini tidak diiringi dengan peningkatan ekspor, malah mengalami penurunan ekspor sehingga perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Padahal dengan adanya depresiasi ini, nilai barang-barang ekspor akan meningkat.
Sebagian besar utang yang dimiliki pihak swasta kurang diikuti dengan kehati-hatian sehingga timbul fenomena maturity mismatch yang dihadapi sektor perusahaan secara umum. Maturity mismatch terjadi karena pinjaman jangka pendek yang diterima digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang, sehingga terdapat risiko akibat perbedaan jatuh tempo antara aset dan kewajiban yang dimiliki. Apalagi banyak korporasi yang utangnya dalam valuta asing tetapi penerimaannya dalam rupiah dan tidak menerapkan lindung nilai atau hedging sehingga menimbulkan resiko yang cukup tinggi apabila terjadi depresiasi rupiah. Selain itu, dengan semakin meningkatnya ULN Swasta, maka pihak swasta akan semakin ketergantungan dari penerima bantuan (dalam negeri) terhadap pemberi bantuan (luar negeri).
Mulai dari pertengahan tahun 2011 sampai akhir tahun 2013, CA Indonesia mengalami defisit yang sangat mengkhawatirkan karena pembayaran CA menggunakan valas dollar sehingga terjadi peningkatan utang luar negeri secara riil. Selain pemerintah, swasta juga memiliki andil dalam defisitnya  transaksi berjalan (CA). Defisitnya neraca berjalan swasta meningkatkan ULN swasta karena untuk menutup defisit tersebut, swasta harus melakukan pinjaman. Tetapi di Indonesia pinjaman domestiknya masih sangat terbatas sehingga pihak swasta meminjam ke luar negeri. Pada 2013, baik transaksi berjalan pemerintah maupun swasta mengalami defisit. Kinerja transaksi berjalan pada tahun 2013 mengalami defisit 28,5 miliar dollar AS atau sekitar 3,26 persen dari produk domestik bruto. Ini patut menjadi perhatian karena pada tahun-tahun sebelumnya, transaksi berjalan swasta yang surplus selalu cukup untuk menutupi defisit pemerintah sehingga neracanya bertahan positif. Tetapi pada tahun 2013 jumlah utang negara mencapai 123.548 juta dollar AS dan utang swasta mencapai 140.512 juta dollar AS. Dalam satu dasawarsa terakhir, tenor utang swasta semakin pendek.
Utang luar negeri yang berlebihan dan pengelolaan yang tidak efektif dapat menyebabkan perekonomian suatu negara ambruk, sehingga diperlukan kebijakan ataupun tindakan dari pemerintah maupun swasta untuk menekan peningkatan ULN swasta tersebut. Pertama, perlu adanya pembatasan rasio utang luar negeri swasta karena dari tahun ke tahun ULN swasta semakin meningkat tetapi tren ekspor malah semakin menurun. Rasio ini bertujuan agar perusahaan lebih berhati-hati untuk menjalankan roda bisnisnya. Dalam hal ini, rasio liabilitas tidak lebih besar daripada asset valas perusahaan tersebut.
Kedua, financing dapat dilakukan dengan cara jual beli obligasi dan saham. Peningkatan penjualan obigasi ke masyarakat akan mengurangi ULN swasta dan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan diterbitkannya obligasi valas di negeri sendiri, pemerintah bisa mengamankan jumlah mata uang sehingga mata uang rupiah tidak melemah. Selama ini, dengan diterbitkannya obligasi valas di luar negeri, Indonesia rentan kehilangan dollar yang lebih besar, karena banyak pembelinya berasal dari luar. Yield koorporasi yang relative tinggi menyebabkan terjadinya capital inflow ke Indonesia, sehingga daripada melakukan utang luar negeri perusahaan lebih baik menerbitkan obligasi atau saham karena penggerak capital inflow adalah sentiment pelaku pasar, terutama investor asing.
            Ketiga, menghimbau pihak swasta untuk melakukan hedging atau lindung nilai kepada utang luar negerinya. Mayoritas para swasta tidak melakukan hedging pada utang-utangnya sehingga saat terjadi depresiasi rupiah, nilai utangnya akan menjadi tinggi karena utang tersebut berbentuk dollar. Dengan diberlakukannya hedging maka pengembalian utang valuta asing tersebut tidak akan mengalami lonjakan nilai akibat pelemahan kurs rupiah terhadap dolar.
Keempat, mengimbau para swasta untuk membuat ULN dalam bentuk jangka panjang. Banyak perusahaan swasta yang melakukan pinjaman luar negeri berjangka pendek untuk membiayai investasi jangka panjang (maturity gap) dan penggunaan utang untuk proyek yang tidak menghasilkan devisa (currency mismatch). Peningkatan utang luar negeri swasta mendorong peningkatan kewajiban pembayaran kembali. Hal ini memberatkan pembayaran pihak swasta jika sudah jatuh tempo karena investasi yang dilakukan malah berjangka pendek. Sebelum mendapatkan penerimaan, pihak swasta sudah diminta untuk membayar pinjaman beserta bunganya. Sehingga pemerintah mengimbau para swasta untuk segera membayar pinjaman jangka pendek dan melakukan pinjaman jangka panjang saja agar tidak menyulitkan saat jatuh tempo dan agar perekonomian Indonesia tetap stabil.
Kelima, menurunkan suku bunga kredit. Salah satu penyebab meningkatnya utang luar negeri swasta adalah karena tingginya suku bunga kredit bagi korporasi yang membuat korporasi tidak memiliki kesanggupan untuk mengambil kredit tersebut karena lebih beresiko. Sehingga para swasta lebih memilih untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dengan menurunkan suku bunga kredit diharapkan akan meningkatkan investasi domestik dan mengurangi ULN swasta sehingga dapat merangsang pertumbukan ekonomi Indonesia.
Keenam, diberlakukannya system deposit saat swasta akan melakukan utang luar negeri. Biasanya para swasta tidak memiliki deposit untuk pembayaran cicilan utang beberapa periode ke depan sehingga saat jatuh tempo swasta tersebut akan terkena masalah. System deposit ini mengharuskan swasta memiliki dan menaruh deposit ini sebesar tiga kali cicilan utang mereka sehingga likuiditas pembayaran utangnya tidak bermasalah. Tindakan ini bertujuan untuk mengantisipasi saat perusahaan swasta mengalami gagal bayar atau ada permasalahan dalam keuangannya. Perhitungan deposit ini dapat digunakan untuk pembayaran utang lua negeri tanpa harus mengganggu cadangan devisa Indonesia.
Sebenarnya jika digunakan secara efisien dan tepat, ULN swasta dapat meningkatkan pendapatan nasional karena adanya peningkatan output. Kenyataannya di Indonesia, mayoritas ULN swasta berjangka panjang tetapi digunakan untuk investasi jangka pendek sehingga terjadi defisit current account  yang membuat foreign exchange reserve (FER) swasta menurun. Hal ini akan membuat nilai tukar rupiah jatuh dan mengalami depresiasi rupiah. Oleh karena itu peran pemerintah menjadi sangat dibutuhkan untuk menahan ULN swasta yang berlebihan agar perekonomian Indonesia tetap stabil.

No comments:

Post a Comment

No Flame Please \(^.^)/