FOREIGN DIRECT INVESTMENT SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MENUJU AEC 2015

Politik dan ekonomi merupakan dua studi yang memiliki keterkaitan erat, studi ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Suatu negara akan memiliki kondisi ekonomi yang kokoh jika memiliki kondisi politik yang stabil, terlebih lagi jika negara tersebut menganut sistem ekonomi terbuka. Kepercayaan dan ekspektasi para investor asing akan kondisi politik suatu negara sangat berpengaruh pada keinginan mereka dalam menanamkan modal di negara tersebut. Investor tidak akan menanamkan modalnya di negara yang memiliki resiko politik yang cukup besar karena akan menyebabkan hilangnya keyakinan pada mata uang negara tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi para investor asing.

Di era sekarang ini, pergerakan modal maupun jasa semakin lancar terlebih lagi dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Banyak negara yang mulai menganut sistem liberalisasi dimana pergerakan jasa dan modal maupun harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini akan memberatkan negara-negara berkembang dan miskin karena kurangnya efesiensi modal maupun jasa di negara-negara tersebut terlebih lagi dengan teknologi yang kurang memadai. Efisiensi modal dapat dilihat dari seberapa besar investasi yang ada di Negara tersebut, baik investasi langsung maupun tidak langsung. Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi langsung yang berasal dari luar negeri, biasanya dalam bentuk pembentukan suatu perusahaan asing di suatu Negara.

Kini, banyak sekali kesepakatan-kesepakatan dan komunitas-komunitas antar negara yang dirancang untuk kepentingan negara masing-masing. ASEAN Economic Community (AEC) merupakan salah satu komunitas yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara yang terbentuk karena kesadaran akan pesatnya perkembangan perdagangan intra dan ekstra ASEAN sehingga tumbuh kesadaran untuk menjaga sentralisasi ASEAN dalam peta dunia yang semakin mengarah pada regionalisasi. Terdapat dua pilar yang mengkokohkan AEC. Pertama, pilar yang berasal dari pembangunan sumberdaya manusia dimana strateginya terfokus pada pasar tunggal dan produksi dasar juga persaingan ekonomi antar wilayah. Kedua, pilar yang berasal dari penelitian dan pembangunan dimana strateginya terfokus pada pembangunan ekonomi yang adil dan integrasi untuk mencapai ekonomi global.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi yang sangat besar bagi iklim bisnis. Banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena sumber daya alam yang melimpah dan stabilnya kondisi politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan adanya Foreign Direct Investment (FDI) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlebih lagi jika didukung oleh kondisi politik Indonesia yang stabil dan memiliki potensi pasar yang besar bukannya tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang maju. Tetapi dengan semakin terbukanya pasar dunia akan membuat pergerakan FDI semakin cepat dan tidak terkontrol sehingga jika FDI yang masuk ke Indonesia tidak bisa dikelola dengan matang, bukannya tidak mungkin adanya pertumbuhan FDI yang tersebut tidak lagi menjadi faktor utama pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam manajemen FDI membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Sayangnya, kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia dinilai masih belum mampu menduduki kalangan eksekutif tersebut, sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia hanya menduduki kelas buruh. Adapun hal ini yang menjadi sangat ironis bagi indonesia yaitu karena Indonesia baru hanya bisa sebagai pasar bisnis internasional saja.

Pasca reformasi ini, kondisi perekonomian dan politik di Indonesia mulai membaik dengan ditunjukannya stabilitas resilent terhadap external shock. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah variable makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, dan iklim bisnis yang pergerakannya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, terjadi ketidakstabilan politik akibat pasca pemilihan umum (Pemilu) yang terjadi di Malaysia karena terdapat isu kecurangan jika pemerintah membiayai pendukungnya untuk mendatangi beberepa daerah strategis saat dilaksanakannya Pemilu. Sehingga, hal ini berimbas pada pergerakan FDI di ASEAN. Hal ini terjadi karena ekspektasi negatif para investor terhadap proses pembentukan AEC yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 mendatang. Ketidakstabilan politik di salah satu negara anggota AEC akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, serta sosial-budaya di negara-negara yang tergabung dalam AEC. Tetapi menurut World Bank, pada tahun 2009 hingga 2014, terjadi peningkatan rasio FDI terhadap GDP, yaitu dari 0.91% menuju 2.9%. Hal ini menunjukkan jika Indonesia mampu meningkatkan FDI disaat terjadinya krisis politik di ASEAN.

Stabilnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia membuat Indonesia memiliki harapan yang cukup besar dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Pertama, market access. Menurut WDI (2015) pada tahun 2001 menuju 2012 terjadi peningkatan rasio market value terhadap GDP dari 14% menuju 45%. Besarnya peningkatan market value ini mengindikasikan jika Indonesia memiliki market access yang potensial dimata dunia. Terlebih lagi dengan adanya sumber daya alam (SDA) yang melimpah membuat Indonesia menjadi sasaran pihak asing yang ingin menguasai SDA Indonesia. Jika pemerintah tidak hati-hati dalam mem-filter FDI yang ada di Indonesia, maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan khusus pemerintah untuk mengawasi pergerakan FDI yang masuk ke Indonesia sehingga pengelolaan FDI bisa secara efesien dan efektif digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dam pembangunan ekonomi Indonesia.

Kedua, kebijakan nasional. Untuk menghadapi AEC 2015 diperlukan kebijakan-kebijakan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya dari segi perbaikan infrastruktur, baik dari segi pembangkitan listrik maupun perbaikan jalan terutama di daerah-daerah tertinggal tetapi memiliki potensi SDA/SDM yang melimpah. Dengan adanya perbaikan infrastruktur akan membuat distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar sehingga dapat meminimalisir biaya produksi. Hal tersebut akan menimbulkan minat para investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk perusahaan asing sehingga masyarakat lokal pun dapat bekerja dan pengangguran akan berkurang.

Ketiga, prosedur birokrasi. Prosedur birokrasi dengan syarat-syarat yang cukup sulit dan panjang membuat investor ragu untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Selain itu, diperlukan transparansi di dalam prosedur birokrasi sehingga dapat tersaring investor-investor yang berkompeten untuk pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat prosedur birokrasi yang transparan dan ketat tetapi dengan syarat-syarat yang mudah dan tidak terlalu panjang sehingga meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia, terutama dalam bentuk FDI karena para investor akan mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi.

Keempat, komposisi direktur dan manajemen. Di Indonesia, posisi-posisi central di suatu perusahaan baik asing maupun lokal diduduki oleh pekerja-pekerja dari asing dan juga komposisi pemberian upah bagi warga negara asing dengan warga negara Indonesia berbeda walaupun dengan jabatan yang sama. Hal ini mengindikasikan terdapat ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia dan membuat FDI bukan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, persiapan untuk menghadapi AEC 2015 dari segi SDM, Indonesia sangatlah kurang dari segi kualitas SDM. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia membuat para investor asing maupun local tidak percaya dengan kinerja mereka. Sekarang ini, wajib belajar 9 tahun sudah tidak relevan jika diterapkan  mengingat semakin terbukanya suatu negara, maka tuntuan pendidikan pun semakin tinggi. Kini diperlukan wajib belajar 12 tahun untuk dapat bersaing dengan para tenaga kerja asing. Spesialisasi pendidikan dirasa perlu agar tenaga kerja Indonesia dapat memiliki keahlian,  khusus dibidangnya masing-masing juga manajemen yang baik. Perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan akan membuat Indonesia siap menghadapi AEC 2015.

Kelima, kematangan kondisi politik. Kondisi politik suatu negara sangat mempengaruhi pergerakan investor suatu negara. Kestabilan politik Indonesia  akan meningkatkan kepercayaan investor atas kondisi perekonomian Indonesia sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui doing business database yang disusun oleh World Bank (World Bank, 2015), terlihat rangking kemudahan bisnis di Indonesia. Doing Business mengevaluasi 10 aspek lingkungan bisnis: (i) aspek starting a business Indonesia berada di peringkat 20 di asia pasifik, (ii) dealing with construction permits Indonesia berada di peringkat 23, (iii) getting electricity Indonesia berada di peringkat16, (iv) registering property di peringkat 17, (v) getting credit Indonesia berada di peringkat 11, (vi) protecting minority investors Indonesia berada di peringkat 7, (vii) paying taxes Indonesia berada di peringkat 24, (viii) trading across borders Indonesia berada di peringkat 7, (ix) enforcing contracts Indonesia berada di peringkat 21, dan (x) resolving insolvency Indonesia berada di peringkat 8. Jika dilihat ranking kemudahan bisnis Indonesia di region Asia pasifik yang terbilang cukup unggul, maka Indonesia memiliki bargaining position yang cukup kuat dalam menghadapi AEC 2015.

Akhir kata penulis berharap Indonesia mampu mengelola keterbukaan indonesia terhadap FDI untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan cara adanya pembangunan infrastruktur, transparansi birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif Indonesia mampu meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Juga didukung oleh kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang kompetitif dan unggul. Bukanlah suatu hal yang tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan siap dalam menghadapi ASEAN  Economy Community (AEC) 2015.